Nuzul Rachdy yang kebetulan terpilih menjadi Ketua Pansus menuturkan bahwa, Pansus dibentuk untuk melakukan pembahasan LPJ yang telah disampaikan Bupati. Pembahasan yang dilakukan merupakan tahap ketiga, sebab tahap pertama yakni penyampaian LPJ oleh bupati dan tahap kedua pandangan umum fraksi sudah melalui proses pembahasan. “Untuk tahap sekarang itu masuk ke pansus,” tukasnya.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Jabar yang diraih pemerintah daerah, pihaknya yang sama-sama sebagai penyelenggara pemerintah daerah sangat mengapresiasi. Namun, dalam konteks LPJ bukan berarti opini WTP tersebut bukan tanpa adanya koreksi.
“Untuk itu, kita dari Pansus LPJ Bupati selain melakukan pemabahasan selama satu minggu ini, kita juga akan mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan kita memeriksa LPJ atas APBD TA 2014,” tegasnya.
Menurutnya, komposisi keterwakilan setiap fraksi yang masuk dalam jajaran pansus sudah dianggap proporsional. Untuk ketua dipegang oleh dirinya sendiri, sedangkan sekretaris pansus dipilih dari Fraksi PKS yakni Etik Widiati dan wakil ketua dari Fraksi PKB yakni Ujang Kosasih. Dalam keputusannya, sejumlah anggota dewan keterwakilan dari setiap fraksi mengusulkan anggotanya untuk masuk dalam personalia Pansus LPJ APBD TA 2014.
Sejumlah wakil rakyat tersebut antara lain dari Fraksi Restorasi PDIP yakni Nuzul Rachdy, Apang Sujaman, Eka Sugiarto, Fraksi PAN yaitu H Iis Istohari, Nurifah, Fraksi Golkar oleh Saw Tresna, Dudy Pamudji, kemudian Fraksi Demokrat diwakili Toto Hartono, Fraksi PKS oleh Etik Widiati, dan Fraksi PKB yaitu H Ujang Kosasih serta terakhir fraksi Gerindra Persatuan diwakili H Dede Ismail dengan Momon Suherman.
sumber : http://www.kuninganterkini.com/parlementaria/3894-dewan-bentuk-pansus-lpp-apbd-2014.html
0 komentar:
Posting Komentar